Day 2

Hari kedua menjalani PKL menjadi langkah awal saya untuk belajar lebih jauh tentang manajemen KPHP Kerinci Unit 1. Hari ini, ini kami didampingi oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yaitu Pak Mohd. Pauzan S.P., juga dua orang staf Pak Pauzan yaitu Pak Agustian serta Bang Cerlin (Senior Angkatan Pertama Fakultas Kehutanan UNJA).

Hari ini kami disuguhkan dengan penjelasan mengenai RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang). RPHJP ini sendiri merupakan dokumen wajib yang dibuat oleh pihak pengelola hutan. Baik itu pengelola dibawah naungan pemerintah langsung seperti KPH maupun perusahaan-perusahaan lain di bidang kehutanan. 

Dokumen yang tersusun kurang lebih dua ratus halaman ini menjelaskan bagaimana pengelolaan kawasan hutan diatur sedetail dan sebaik mungkin. Yaitu bagaimana mengenai manajemen kawasan yang terdiri dari kurang lebih 34.250 Ha. Terlihat bagaimana kawasan tersebut diatur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan lembaga.

Selain penjelasan mengenai RPHJP, dalam pertemuan kali ini juga disampaikan mengenai latar belakang adanya KPH yang disampaikan oleh Pak Pauzan. Pak Pauzan menyampaikan bahwa adanya KPH ini sudah diamanatkan oleh UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam UU tersebut disampaikan bahwa terdapat tiga fungsi hutan. Kemudian barulah pada tahun 2014 keluar Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Undang-undang ini baru bisa diimplementasikan pada tahun 2016. Kemudian berlanjut pada Januari sampai Oktober tahun 2017 terjadi masa transisi sebelum adanya Peraturan Gubernur Tentang UPTD pada tanggal 31 Oktober Tahun 2017.

Namun dalam perjalanannya, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) KPHP Kerinci Unit 1 tentunya mengalami berbagai rintangan dan tantangan. Seperti susahnya pendanaan yang membuat pihak penngelola KPHP mesti kreatif untuk mencari sumber pendanaan lain selain dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). 

Pihak KPHP Kerinci Unit 1 banyak menjalin kerjasama dan kemitraan lain baik dari NGO (Non Government Organization) maupun dengan pihak swasta lainnya.

Selain susahnya pendanaan, Pak Pauzan juga menyampaikan bahwa rintangan dan tantangan lain adalah sesuai data di lapangan bahwa 70 persen wilayah KPHP Kerinci Unit 1 sudah di klaim masyarakat. Tentu ini menjadi tantangan yang berat. Karena pihak KPHP mesti menyampaikan kepada masyarakat bawah kepentingan ekonomi masyarakat mesti bersanding dengan kepentingan ekologi. 

Namun kenyataannya, masyarakat masih memiliki pengetahuan tentang itu dan disitulah peran KPHP memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tanah yang mereka gunakan untuk lahan pertanian, secara resmi adalah milik Negara. Dan jika mereka masih tetap mau melanjutkan menggunakan lahan tersebut, maka mereka mesti mematuhi aturan dari pemerintah. Maka pihak KPHP mendorong masyakat untuk menerbitkan izin Perhutanan Sosial. 

Tidak hanya pemahaman mengenai pemahaman masyarakat yang minim mengenai status kawasan yang mereka tempati, Pihak KPHP juga berusaha mengedukasi masyarakat tentang bencana yang diakibatkan ketika adanya kerusakan hutan atau tekanan terhadap hutan. Menurut Pak Pauzan, banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Kerinci diakibatkan oleh Kerusakan Hutan di daerah hulu. 

Pesan yang juga berusaha disampaikan oleh pihak Pengelolaa KPHP kepada masayarakat adalah paradigma tentang Hutan dan Kehutanan, tidak hanya tentang kayu, melainkan komoditas lain seperti kopi, madu serta HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) lainnya.

Agar tercapainya mimpi bersama yaitu "Rakyat Sejahtera, Hutan Lestari"